REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman merilis hasil observasi terhadap 18 kementerian yang menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya unit pelayanan perizinan. Hasilnya, lima kementerian mendapatkan rapor merah dalam penyelenggaran pelayanan publik.
"Lima kementerian yang dapat rapor merah adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," kata Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana dalam jumpa pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (22/7).
Danang memaparkan ada tiga kategori penilaian dari hasil observasi yang dilihat dari tingkat kepatuhan terhadap UU Pelayan Publik. Kategori merah untuk kementerian yang tingkat kepatuhannya rendah, kategori kuning untuk kepatuhan sedang dan kategori hijau untuk kepatuhan tinggi.
Ada sembilan kementerian yang mendapatkan rapor kuning dari Ombudsman. Antara lain, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan serta Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan yang mendapatkan rapor hijau hanya ada empat kementerian, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
"Mari kita bersama-sama merawat pelayanan publik dengan mengawasi penyelenggaraannya dan melaporkan pelanggarannya kepada Ombudsman," imbau Danang.
Berikut Data skor hasil survei Ombudsman kepatuhan kementerian terhadap UU Pelayanan Publik:
- Rapor Merah
Kementerian Perdagangan: 830
Kementerian Perindustrian: 830
Kementerian Kesehatan 820
Kementerian ESDM: 813
- Rapor Kuning
Kementerian Kehutanan 785
Kementerian Perhubungan: 765
Kementerian Agama: 760
Kementerian Lingkungan Hidup: 760
Kementerian Riset dan Teknologi: 755
Kementerian Keuangan: 750
kementerian Hukum dan Ham: 710
Kementerian Komunikasi dan Informasi: 672
Kementerian Kelautan dan Perikanan: 631
- Rapor Merah
kementerian Pertanian: 485
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi: 452
Kementerian Sosial: 325
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 290
Kementerian Pekerjaan Umum: 285
Keterangan: Hasil survei Ombudsman: Skala 1-1000
Ikuti Whatsapp Channel Republika