REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor tetapkan lima pasangan calon Wali kota (Cawalkot) Bogor, Sabtu (20/7). Lima calon yang mendaftar dinyatakan memenuhi syarat pencalonan.
Kelima pasangan itu yakni Syaiful Anwar-Muztahidin Alayubi, Firman Sidik Halim-Gartono, Bima Arya-Usmar Hariman, Achmad Ru'yat-Aim Halim Hermana, dan Dody Rosadi-Untung W. Maryono. Dua pasangan awal merupakan calon independen.
Pengundian nomor urut pasangan cawalkot akan dilakukan pada Selasa (23/7) sore si Gedung Braja Mustika Bogor. Namun sebelumnya, KPU akan memanggil lima pasangan calon Senin (22/7) untuk menyepakati kegiatan cawalkot sebelum masa kampanye.
"Akan ada masa kosong 35 hari sejak 23 Juli hingga 28 Agustus. Untuk menjaga martabat para calon agar tak terkena aduan kampanye ilegal, kami akan membuat kesepakatan kegiatan calon di masa kosong itu," tutur Agus Teguh Suryaman, Ketua KPUD Bogor.
Agus memahami waktu kampanye dua pekan tak cukup untuk menjangkau semua warga. Oleh sebab itu, KPUD ingin waktu kosong itu dimanfaatkan untuk sosialisasi.
"KPUD berusaha memenuhi hak konatitusi warga dengan memperkenalkan para Cawalkot. Ini juga bentuk fasilitasi kali bagi bagi para cawalkot untuk bersosialisasi dengan bersih dan elegan," kata Agus.
Terkait dana kampanye dan data kekayaan para cawalkot, Agus mengatakan KPUD akan mengumumkan kemudian setelah menerima data dari KPK.
Cawalkot yang diusung Golkar dan PDIP, Dody Rosadi, bersyukur dirinya dan calon wakil wali kota pasangannya, Untung Wahono, lolos verifikasi. Ia mengaku tak ada strategi khusus untuk meraih simpati warga.
"Kami gencarkan sosialisasi dan ajakan warga untuk memaksimalkan kehadiran ke TPS agar dana yang disiapkan tidak sia-sia," ujar Dody.
Ia juga berharap semua pasangan cawalkot dapat melakukan persaingan secara bersih. Pasangan cawalkot lainnya, Bima-Usmar, mengatakan setelah penetapan ini mereka akan menggencarkan sosialisasi. Pasangan yang diusung PAN dan Partai Demokrat itu terus menggulirkan isu perubahan.
"Kerinduan warga Bogor untuk memiliki pemimpin yang mampu mengelola uang rakyat dan kepemimpinan yang amanah itu begitu kuat kami rasakan," ungkap Bima.
Cawalkot jalur independen, Syaiful Anwar, juga mengungkapkan hal senada dengan Dody. Sebagai mantan birokrat, ia merasa lebih nyaman menempuh pemilihan wali kota (pilwakot) melalui jalur nonpartai karena berpegang pada idealismenya.
Syiful yang pernah menjadi pejabat di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Bogor membantah melakukan pengumpulan KTP warga agar lolos verifikasi. "Saya mengandalkan loyalitas pendukung. Jika mereka tidak percaya pada saya, mereka tidak akan menyerahkan fotokopi KTP," ungkap Syaiful.
Kota Bogor akan menghelat hajatan demokrasi pilwakot 14 September mendatang. Lima pasangan calon yang bertarung akan memperebutkan kursi orang nomor satu di Bogor yang kini masih ditempati Diani Budiarto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
