REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu hingga saat ini masih belum bisa mengawasi data pemilih sementara luar negeri. Karena lembaga pengawas pemilu itu belum mempunyai petugas pengawas di luar negeri.

"Bawaslu memang belum punya petugas pengawas luar negeri. Sesuai UU Pemilu harusnya sudah dibentuk, tapi masih ada beberapa kendala," kata Komisioner Bawaslu Endang Widhatiningtyas di Jakarta, Kamis (18/7).

Bawaslu, menurut Endang memiliki keterbatasan anggaran untuk petugas pengawas di luar negeri. Namun, karena telah diamanatkan UU dan memang diperlukan, Bawaslu dalam pekan ini akan melanjutkan pembicaraan dengan Kementerian Luar Negeri.

Bawaslu berencana akan memberdayakan mahasiswa di luar negeri sebagai petugas pengawas."Nanti segera kami koordinasikan dengan kemenlu untuk mendapat data pemilih dan domisilinya di luar negeri," ungkapnya.

KPU telah mengumumkan daftar pemilih sementara luar negeri berjumlah 2.040.368. Sementara warga negara Indonesia di luar negeri yang tercatat di DP4 luar negeri berjumlah  2.213.650.

Sementara Migrant Care merilis data pemilih luar negeri mencapai 6.5 juta jiwa. Sehingga DPS yang sudah diumumkan KPU dinilai tidak representatif dari sisi jumlah.

Data tersebut juga disebut Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah amburadul karena setelah ditelusuri banyak kesalahan administrasi. Sehingga data yang sudah diunggah kpu di kanal dpsln.kpu.go.id dinilai tidak akurat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika