Kamis 18 Jul 2013 15:03 WIB

Pemerintah Evaluasi Kebijakan Terkait Lapas

Rep: Esthi Maharani/ Red: Hazliansyah
Perbaikan Lapas Kelas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara, oleh jajaran TNI dan aparat lapas.
Foto: Antara
Perbaikan Lapas Kelas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara, oleh jajaran TNI dan aparat lapas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar jajaran aparat keamanan dan kementerian terkait serius menangani persoalan lapas. Sebelumnya Presiden sempat kesal lambannya penanganan kasus Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Kali ini, kasus yang hampir serupa juga terjadi yakni kaburnya narapidana di Batam.

Menanggapi hal ini, Juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan peristiwa tersebut merupakan hal yang tidak diharapkan. Apalagi peristiwa tersebut terjadi tak lama setelah instruksi Presiden.

“Sebelumnya, Presiden telah menginstruksikan kepada jajaran Polhukam untuk meningkatkan atau mewaspadai lapas terkait dengan kejadian di Lapas Tanjung Gusta. Kejadian ini (kaburnya napi di Batam) merupakan hal yang tidak diharapkan,” katanya, Kamis (18/7).

Ia mengatakan Presiden SBY telah menerima laporan terkait kasus tersebut. Presiden pun telah menginstruksikan agar pihak kepolisian bekerja untuk menangkap dan mengembalikan para narapidana yang kabur.

Selain itu, Presiden SBY juga akan melakukan evaluasi terkait kebijakan lapas.

“Karena kejadian yang berulang di Lapas, memang akan dilakukan evaluasi terhadap kebijakan lapas di seluruh tanah air. Jadi akan ada evaluasi,” katanya.

Seperti diketahui, sebanyak 12 orang dilaporkan kabur dari rumah tahanan kelas II A, Batam, Kepulauan Riau pada Rabu pagi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement