REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan yang terkait dengan komoditas daging nasional untuk merespon semakin melonjaknya harga daging di Tanah Air.
"Hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan harga daging yang semakin mahal adalah mengkaji ulang kebijakan terkait daging," kata Ketua PPSKI Teguh Boediyana di Jakarta, Rabu.
Ia mengharapkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang selalu mengarah dan fokus pada upaya pemberdayaan peternak lokal. Menurut dia, kebijakan soal daging di Indonesia yang tidak memperhitungkan akurasi data menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga daging di Tanah Air.
"Harga daging tinggi karena keterlanjuran pemerintah yang menetapkan kebijakan tidak berdasarkan data yang akurat," katanya.
Teguh juga menyayangkan selama ini kebijakan daging di Tanah Air cenderung mengacu pada mekanisme pasar dan tidak memihak pada kepentingan peternak lokal. "Ini keliru padahal cita-cita kita kan bisa berswasembada daging, bahkan kalau bisa kita impor daging," katanya.
Pihaknya juga meminta pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk proaktif mencegah terjadinya persaingan usaha di bidang daging yang tidak sehat.
Ia mengatakan, untuk segala hal yang menimbulkan distorsi dalam industri daging yang merugikan peternak lokal harus diminimalisir serendah mungkin. "Yang jelas kartel itu melanggar hukum dan itu tugas KPPU untuk proaktif mencegah jika memang di lapangan KPPU menemukan ada indikasi mengarah ke kartel. Bagi saya jika ada distorsi yang merugikan peternak maka harus dihentikan," katanya.
Tingginya harga daging terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Teguh bahkan pesimistis harga daging bisa turun di bawah Rp100.000 per kg mengingat di sentra daging terbesar di antaranya di Jawa Timur harga daging berada pada kisaran Rp38.000 per kg berat hidup.
Ikuti Whatsapp Channel Republika