REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tak sabar dengan upaya para menteri untuk mengatasi melambungnya harga daging sapi di pasaran menjelang Idul Fitri. Ia pun meminta agar dalam beberapa hari mendatang telah ada perubahan.
"Saya kira instruksi saya sudah sangat jelas, wapres juga sangat jelas, Menko Perekonomian juga sudah memimpin beberapa pertemuan. Tapi implementasinya lama. Terus terang saya tidak sabar, sama dengan tidak sabarnya rakyat," kata SBY di Jakarta, Sabtu (13/7).
SBY mengumpulkan sejumlah menteri terkait guna membahas masalah melambungnya harga daging sapi di pasaran. Rapat itu dilakukan di Bandara Halim Perdanakusuma setibanya dari melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB). "Rapat ini harus action oriented, saya ingin dalam hitungan hari harus sudah ada perubahan. Kita ingin tetapkan sasaran dan kita capai," katanya seraya meminta para menterinya memantau pasar dan media sosial.
Ia menilai urusan harga daging sapi masih berputar di masalah birokrasi dan perizinan. "Saya berbicara dengan Mendag kemarin, izin dimana? Di sini, di sini. Lah, negara kita sendiri, kok. Kalau izinnya ke New York, ke Jenewa mungkin lama. Urusan kita, kok. tidak boleh saling melempar, tidak boleh birokrasi terlalu lama di Pertanian, Bulog," ujarnya.
Menurut SBY, sebelum keputusan untuk mengurangi subsidi BBM diambil, Wapres Boediono dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah mengingatkan agar stabilitas harga dijaga. Ia memaklumi kenaikan harga musiman menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Ia menilai, wajar jika petani setahun sekali mendapatkan penghasilan yang lebih. Hanya saja, kenaikannya jangan terlalu berlebihan. "Tapi urusan daging sapi ini bukan seasonal dan sudah lama kita berteriak-teriak, sudah lama kita membahasnya," ujarnya.
Presiden pun meminta pebisnis besar dilibatkan guna mencari penyelesaian dari harga daging sapi tersebut. "Ajak mereka untuk menyelesaikan jangan, hanya berorientasi dengan kepentingannya sendiri. Jangan pula pebisnis besar main mata, entah dengan unsur pemerintah, unsur mana pun yang membuat susah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika