REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai perkembangan Koperasi di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal.
Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan (PEDK) DPP PKS, Jazuli Juwaini menegaskan dukungan pemerintah masih lemah dalam mewujudkan koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional.
"Keberpihakan kebijakan harus tercermin dari keberpihakan anggaran untuk memodali koperasi," kata Jazuli dalam siaran pers yang diterima Republika, Jumat (12/7).
Jazuli menambahkan, program pemerintah terkait pendampingan dan pemberdayaan koperasi harus digalakkan agar koperasi Indonesia semakin profesional, terpercaya dan proven (semakin bankable).
Ia menilai aktivitas koperasi adalah aktifitas ekonomi yang riil. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tak berguna jika sektor riil tidak berkembang.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah lebih tegas dalam memihak koperasi via APBN maupun APBD. "Namun jangan digunakan untuk kepentingan politis," ungkapnya.
Saat ini PKS, tutur Jazuli, terus mendorong kemajuan koperasi dengan pembentukan koperasi sukses di seluruh Indonesia, "Kita bantu modal, jaringan perbankan, pelatihan dan pengembangan," ungkapnya.
Menurut dia, koperasi harus menjadi prioritas karena merupakan jati diri ekonomi Indonesia yang sesuai karakter bangsa. "Koperasi sudah teruji selamatkan Indonesia dari krisis selama bertahun-tahun, inilah hakikat ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
