REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Sekitar 25 persen dari sebanyak 88.611 kepala keluarga penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berasal dari kalangan warga mampu.
"Penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Bantul sebanyak 88.611 KK, namun yang salah sasaran mencapai 25 persen. Jumlah ini didasarkan pada berbagai laporan dari kepala dusun," kata Ketua Paguyuban Dukuh atau Kepala Dusun (Pandu) Bantul, Sulistyo Atmojo, Kamis (11/7).
Namun, katanya, data tersebut hanya bersifat acak dan sementara, karena jika diverifikasi secara tuntas. Pihaknya menduga penerima kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi yang salah sasaran bisa lebih dari 30 persen.
Ia mengatakan, banyak warga mampu dan pensiunan PNS yang terdaftar sebagai penerima BLSM, sementara di sisi lain tidak sedikit warga miskin yang tidak menerima, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
Akibatnya, banyak keluhan dari masyarakat atas pemberian BLSM tidak tepat sasaran yang ditujukan kepada kepala dusun. Padahal, pihaknya merasa tidak pernah dilibatkan dalam pendataan warga penerima bantuan Rp 300 ribu untuk dua bulan tersebut.
"Para kepala dusun dan kepala desa banyak yang menjadi sasaran makian warga miskin karena dituduh pilih kasih dalam melakukan pendataan penerima BLSM. Padahal, kami sama sekali tidak dilibatkan, malah terkena getahnya," katanya.
Karenanya, Sulistyo berharap permasalahan bantuan dari pusat ini segera diselesaikan agar kecemburuan sosial di masyarakat tidak semakin melebar, hingga dikhawatirkan berujung pada konflik sosial yang lebih besar.
"Kami sangat berharap ada kesadaran dari warga mampu penerima BLSM untuk merelakan kartu perlindungan sosial (KPS) atau yang sudah menerima bantuan agar diberikan kepada warga miskin yang berhak," katanya.
Selain itu, katanya, diharapkan pemerintah pusat segera melakukan verifikasi dan evaluasi data secara valid. Namun, akan lebih baik bila dana tersebut dialokasikan untuk program padat karya dan pemberdayaan ekonomi lainnya.
"Penerima BLSM mencapai 88.611 KK, sementara jumlah warga miskin versi pemkab ada 78.750 KK, dengan demikian masih ada selisih sekitar 10.000 penerima, diharapkan selisih ini dialihkan kepada warga miskin yang tidak dapat BLSM," tuturnya mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
