REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) RI menjamin, biaya yang dikeluarkan pihaknya untuk menyelenggarakan sidang itsbat guna menetapkan awal Ramadhan 1434 Hijriah itu, tak sampai satu miliar rupiah.
Bahkan, besaran dana yang tak menyentuh sembilan angka nol di belakangnya itu, dipastikan sudah termasuk biaya pelaksanaan penetapan 1 Ramadhan di seluruh provinsi di Indonesia.
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag RI, Mukhtar Ali mengatakan, setiap biaya anggaran tahunan yang digunakan Kemenag RI sangat jelas. Ia menjelaskan, seluruh pengeluaran atau anggaran yang digunakan Kemenag di tahun ini pun, sudah diputuskan pada tahun lalu. Tak hanya itu, bahkan setiap anggaran yang dirancangkan, prosesnya harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI.
"Hal-hal yang seperti itu ngawur-lah. Intinya, kalau dari Kemenag sudah jelas. Kita bisa lihat dan ini sudah dibahas bersama pula, dana yang dipakai yaitu Rp 142, 5 juta,'' kata Mukhtar kepada ROL, Rabu (10/7).
Kemenag RI di saat yang bersamaan, melalui alamat resmi websitenya menyatakan, detail besaran dana yang dihabiskan untuk penyelenggaraan sidang itsbat tiga hari lalu di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat, itu ialah, Rp 142.478.000. Dalam web resmi tersebut, secara jelas diterangkan, penggunaan dana dialokasikan untuk biaya konsumsi dan transportasi para undangan, narasumber, serta panitia sidang.
Mukhtar menerangkan, biaya yang hampir senilai Rp 142, 5 juta tersebut pun, tidak terpakai seutuhnya. Ia menekankan, bahkan untuk menyelenggarakan sidang itsbat hingga tiga kali saja, nilainya hanya sekitar Rp 540 juta.
Ia menjelaskan, memang dana senilai Rp 142, 5 juta itu hanyalah merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan penetapan awal Ramadhan 1434 Hijriah, yang dilakukan di Kemenag Pusat. Besaran nilai rupiah keseluruhannya itu, belum lah dihitung dengan biaya yang habis terpakai dalam kegiatan pemantauan hilal dan penetapan 1 Ramadhan di berbagai daerah.
Mukhtar mengungkapkan, penjabaran terkait berapa besar masing-masing biaya yang dipakai dalam kegiatan penetapan di tiap-tiap daerah itu, terletak di badan angaran daerahnya. "Total biayanya yang digabungkan dengan kegiatan yang dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia itu, saya jamin tidak sampai Rp 1 miliar," tegasnya. Bahkan, ungkapnya, dalam sejumlah pemantauan yang dilakukan di berbagai titik, para relawan ulama turut bergabung tanpa dibayar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
