Jumat 05 Jul 2013 15:17 WIB

Perangkat Desa Dituntut Netral di Pilkada

Rep: Edy Setyoko/ Red: Djibril Muhammad
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

REPUBLIKA.CO.ID, KARANGANYAR -- Sudah jamaknya jabatan perangkat dan kepala desa di mana-mana dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Mereka dimanfaatkan pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk pemenangan pertarungan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).

Namun, Bupati Karanganyar, Dr Hj Rina Iriani Sri Ratnaningsih MHum, sejak dini sudah mewanti-wanti perangkat dan kepala desa yang melakukan politik praktis. Bupati tak akan mentolelir bagi mereka yang terlibat aktif melakukan aksi pendukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Menjelang Pilkada, September 2013 mendatang, Bupati mensinyalir beberapa perangkat desa menjadi anggota tim pemenangan pasangan calon bupati-wakil bupati. Mereka diketahui turut menghadiri kegiatan-kegiatan para Cabup-Cawabup menjelang pelaksanaan Pilkada Karanganyar.

Bupati mengingatkan, perangkat desa tetap menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pilkada. Perangkat desa diminta menjalankan tugas sebagai abdi masyarakat dan tidak terjun langsung ke ranah politik praktis.

"Jangan neko-neko. Perangkat desa milik semua warga. Jadi, harus tetap melaksanakan tugas sesuai aturan," ujar Rina di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (5/7).

Pihaknya, jelas akan memberikan sanksi tegas kepada perangkat desa yang terbukti terjun langsung ke ranah politik, atau ikut menjadi anggota pemenangan salah satu pasangan Cabup-Cawabup. Tentunya, sanksi yang diberikan harus sesuai tingkat kesalahan selama pelaksanaan Pilkada Karanganyar.

Selain itu, pihaknya juga akan mengawasi penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa) yang dikucurkan ke setiap desa. Dikhawatirkan, anggaran tersebut rawan digunakan untuk kepentingan politik menjelang penyelenggaraan Pilkada.

"Harus mengemban amanah. Jangan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Saya akan awasi langsung pengelolaan ADD di setiap desa," katanya mengingatkan.

Pihaknya bakal berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Karanganyar untuk mengawasi perangkat desa yang disinyalir terjun ke dunia politik.

Sementara, setelah resmi mendaftar ke KPU Karanganyar, tiga pasang Cabup-Cawabup Karanganyar sduah melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karanganyar, Senin (1/7) lalu.

Pasangan Juliyatmono-Rohadi Widodo diusung Partai Golkar, PKS, dan PAN. Pasangan Paryono-Dyah Sinthawati diusung PDIP, Partai Demokrat, PPP, PKB dan pasangan Aris Wuryanto-Wagiyo diusung koalisi partai-partai kecil.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement