REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo tidak merekomenadasikan anak pengungsi Syiah Sampang mendapat pendidikan di sekolah umum. Namun, mereka dijanjikan tetap mendapat sarana belajar yang sesuai kualitas formal standar nasional.

"Mereka harus mendapat pendidikan yang diakui negara," kata Soekarwo usai membuka acara Surabaya Sarungan di Graha Astranawa belum lama ini.

Dia mengatakan, memang tidak harus berada di sekolah luar, karena kebijakan ini sifatnya khusus. Hanya, secara teknis, mereka tidak hanya mendapat materi pelajaran dari guru yang diundang ke rumah susun Jemundo, Sidoarjo, tapi berbentuk lembaga yang terakreditasi.

Ke depan, sekolah tersebut akan setara dengan madrasah ibtidayah, tsanawiyah dan aliyah. Untuk itu, kata Soekarwo, dia juga melakukan kordinasi dengan Kementerian Agama terkait penyelenggaraan pendidikan anak-anak tersebut. "Tidak harus memenuhi syaarat jumlah murid, yang penting bisa membuka kelas," ujarnya.

Asisten III Bidang Kesra Setdaprov Jatim Edi Purwinarto menambahkan, ada 48 anak pengungsi Syiah yang akan dilayani hak pendidikannya. Adapun jumlah yang rinci antara lain, 17 anak usia PAUD, 10 anak TK, 19 siswa SD, dan 2 siswa SMP.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Harun mengatakan, rencananya pendidikan tersebut akan dimulai per 15 Juli mendatang, sesuai dengan awal masuk tahun ajaran baru. Tingkat pendidikan yang mereka akan peroleh mulai dari jenjang TK hingga SMA.

Ikuti Whatsapp Channel Republika