REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Iklim kehidupan demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak era reformasi, belum membawa masyarakat pada kehidupan yang lebh baik.
Ketua DPD Persatuan Purnawirawan dan Warakawuro TNI dan POLRI (Pepabri) Provinsi Jateng Mayjen TNI (Purn) Suryo Hariyanto, tidak menganggap bahwa demokrasi tidak cocok diterapkan di Tanah Air.
''Namun karena kehidupan demokrasi kita masih lebih banyak dimaknai secara sempit, sehingga sampai saat ini kehidupan berkembangsaan kita masih saja diributkan dengan hal-hal yang justru menyimpang dari nilai-nilai demokrasi,'' jelas Suryo, saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Pepabri Purbalingga, Kamis (4/7).
Dia menyebutkan, penerapan demokrasi di Tanah Air, masih harus terus diuji dengan berbagai persoalan. Antara lain, berupa unculnya konflik horizontal yang berkaitan dengan kebhinekaan, sistem birokrasi yang masih saja korup dan tidak akuntabel, euforia menyatakan pendapat yang keblabasan, serta krisis keteladanan dari para pemimpin.
Bahkan iklim demokrasi yang kemudian dibangun saat ini, justru berkembang menjadi demokrasi yang bersifat transaksional. Kondisi inilah yang justru menyebabkan iklim demokrasi yang dibangun, tidak memberi dampak terhadap terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Demokrasi, hanya sekadar memberi peluang bagi elit-elit politik yang haus kekuasaan untuk saling berebut kekuasaan.
''Sebenarnya, kalau masyarakat memahami demokrasi secara utuh dan benar, akan berdampak positif. Namun karena demokrasi dimaknai secara sempit, akibatnya iklim demokrasi yang sudah dibangun sejak era reformasi tahun 1998, tidak memberi pengaruh signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,'' jelasnya.
Suryo menilai, jika pemahaman demokrasi seperti ini masih terus berlanjut, maka berbagai problem termasuk berbagai jenis kekerasan dan tindak anarkis, akan terus meluas dan dampak kerusakannya akan semakin besar.
Untuk itu, dia berharap adanya gerakan untuk introspeksi dan evaluasi bersama untuk menemukan kekurangan, kelemahan sekaligus kekuatan yang dimiliki bangsa ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika