REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG --Pemerintah Provinsi (pemprov) Jateng didesak segera melaksanakan perbaikan jalan. Terutama di jalur utama maupun alternatif padat pemudik.
Hal ini terkait masih banyaknya ruas jalan yang rusak, di beberapa daerah yang menjadi jalur padat pemudik di Jateng.
Anggota Fraksi PKS DPRD Jateng, Hadi Santoso mengatakan, menjelang bulan Ramadhan ini masih banyaknya ruas jalan yang rusak di sepanjang jalur mudik.
Jika tak segera diperbaiki jalan rusak ini bisa menggangu kenyamanan dan keselamatan para pemudik.
Kondisi jalan yang rusak misalnya bisa ditemui di ruas Tingkir-Gemolong- Sragen dan Gemolong-Purwodadi. Juga ruas Wuryanto-Manyaran Wonogiri.
“Di ruas Wuryantoro-Manyaran, malah sudah memakan korban jiwa akibat jalan yang berlubang.” Ujarnya, di Semarang, Kamis (4/6).
Ruas jalan yang rusak parah di jalur padat mudik bisa ditemui pula pada akses jalan dari Bandara Adi Sumarmo, Boyolali menuju ke arah Terminal Solo (lewat) Colomadu, Karanganyar.
Untuk itu, Hadi mengimbau pihak Bina Marga provinsi jateng bisa bergerak cepat memperbaiki jalan rusak tersebut.
"Maksimal H-10 lebaran 1434 Hijriyah nanti, perbaikan jalan diharapkan sudah bisa beres sehingga bisa dilalui pemudik," tambahnya.
Ia juga meminta, perbaikan jalan diprioritaskan untuk proses penambalan dulu. Sementara proses overlay atau pelapisannya bisa dilakukan nanti setelah arus mudik dan balik selesai.
"Yang penting jalan bisa
dilalui dulu oleh pemudik dengan aman dan nyaman," tambahnya.
Terkait kesiapan layanan mudik, Bupati Semarang, dr H Mundjirin ES SpOG mengatakan, pihaknya telah meninstruksikan seluruh Puskesmas di jalur utama mudik di wilayahnya.
Meski demikian, Puskesmas yang tidak berada di jalur utama mudik lebaran tetap siaga.
Puskesmas yang tidak dilalui pemudik tetap menyiagakan dokter dan tenaga medis untuk memback up petugas puskesmas di jalur utama pemudik.
"Dengan begitu para dokter dan trnaga medis bisa bergantian melaksanakan tugas layanan kesehatan selama arus mudik dan arus balik," ujar Mundjirin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika