REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai pertemuan para penegak hukum saat ini sulit dilakukan. Sebab, pertemuan antara penegak hukum justru sering dicurigai disisipi kepentingan pemerintah atau penguasa.
Padahal, menurutnya, hal tersebut seharusnya bisa dilaksanakan untuk kepentingan koordinasi di lapangan.
“Para penegak hukum bisa berkolaborasi. Kalau Polri bertemu Jaksa Agung, KPK, BPK, sering dicurigai jangan-jangan diatur oleh pemerintah. Dulu, pertemuan seperti itu sering. Di era sekarang, tidak semudah itu,” katanya, saat memberikan pembekalan kepada ratusan calon perwira remaja (capraja) akademi TNI-Polri, Senin malam (1/7).
Ia meminta di era saat ini agar menggunakan landasan fakta dan bukti, bukan sekadar ‘katanya-katanya’ ataupun isu tak bertanggung jawab.
Menurutnya, dengan landasan fakta dan bukti semakin memberikan pendidikan kepada diri sendiri.
“Ini penting supaya kita belajar mendidikan kita sendiri apa yang kita ucapkan berdasarkan fakta dan bukan hanya katanya-katanya,” ucap SBY.
Menurutnya, persoalan hukum, pemerintah ingin menekankan pada keseimbangan. Setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Kalaupun ada kritik kepada aparat, sudah sebaiknya dijalankan karena secara internal pun aparat penegak hukum sedang melakukan reformasi.
Meskipun ia juga sedikit mengeluhkan tentang kebebasan yang terlalu surplus sedangkan peraturan dan penegakan hukum masih deficit. x