REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menko Kesra Agung laksono mengatakan, kesalahan (inclusif error) dalam pengiriman kartu BLSM mungkin sekali terjadi. Ia memprediksi, akan ada kesalahan sekitar lima hingga tujuh persen. Tapi, jumlah tersebut masih dalam tahap yang bisa ditoleransi. "Kalau ada yang salah, melapor ke kelurahan. Sebab bagi mereka yang tidak pantas tentu harus diretur, bukan menambah kuota baru," katanya di Bandung, Sabtu (29/6).

Menurut Agung, kartu BLSM retur yang disebutkan PT Pos sebanyak delapan ribu lebih itu bisa saja bertambah. Sebab, data itu baru berasal dari sekitar 9,5 juta kartu BLSM yang sudah disebarkan PT Pos. "Banyak hal sebabnya seperti sudah meninggal, pindah, digusur, kartu ganda, alamat tidak dikenal dan menolak." lanjut dia.

Agung berharap, semua unsur administrasi terbawah yakni desa atau kelurahan dapat menyiapkan posko pengaduan BLSM. Posko ini terdiri dari PT Pos, pihak desa, tokoh masyarakat dan agama. Mereka yang akan menentukan siapa yang seharusnya menerima BLSM dari kartu yang diretur tersebut melalui mekanisme musyawarah.

Agung pun menyesalkan jika ada kepala desa yang menolak menyerahkan BLSM kepada masyarakat. Seharusnya, kasus seperti ini harus segera diselesaikan oleh pimpinan di atasnya. Sebab itu hak masyarakat sehingga tak ada alasan untuk menolak. "Jika ternyata ada yang kurang, itu bisa ada evaluasi dan diproses lebih lanjut. Jangan ditahan-tahan, disalurkan saja," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika