REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyebutkan sebanyak 8.554 dari 15,5 juta penerima bantuan langsung sementara masyarakat mengembalikan dana tersebut.
"Jadi, mereka yang mengembalikan BLSM itu dianggap tidak sebagai rumah tangga yang tidak tepat sasaran," kata Agung Laksono di Bandung, Sabtu (29/6).
Ditemui usai meninjau pemberian BLSM di Kantor Pos Besar Bandung, ia menuturkan ada kemungkinan jumlah penerima BLSM yang mengembalikan dana itu akan bertambah.
"Tadi kan sudah hampir 8.554 ribu yang kembali. sampai bulan Juni ini. Inikan baru beberapa hari kemungkinan bertambah," katanya. Menurut dia, ada banyak penyebab warga mengembalikan uang sebesar Rp150 ribu per bulan ini.
Alasan pertama adalah karena meningal dunia yakni sebesar 23 persen, kedua menolak BLSM sebanyak dua persen, ketiga tidak ada pemberitahuan 60 persen, keempat kartu ganda sebanyak dua persen, kelima tidak dikenal sebanyak 12 persen dan terakhir salah alamat 1,5 persen.
"Memang seharusnya bagi mereka yang merasa tidak pantas agar dikembalikan juga, dan bisa segera diproses dengan catatan keluar 10 ya ganti 10," katanya.
Kementrian juga meminta kepada setiap kelurahan untuk menyiapkan posko menyelenggarakan musyawarah kepada masyarakat. "Di dalamnya itu ada unsurnya kades, pos, tokoh masyarakat setempat, pemuka agama, kemudian dari data baru diajukan ke PT Pos. Secepatnya," katanya.
Melalui posko itu, kata dia bisa dicari mana warga yang benar-benar layak menerima BLSM dan mana yang tidak. Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi penerima BLSM karena ada beberapa warga yang terbilang mampu mendapat BLSM, sementara warga yang miskin malah tidak menerima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika