REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap bersikeras untuk mengambil alih Kebun Binatang Surabaya (KBS) per tanggal 1 Juli mendatang. Sebab, persoalan satwa di tempat wisata tersebut sudah menjadi sorotan internasional.
Risma mengatakan, saat dia mengunjungi Berlin, Jerman, pecinta hewan dunia di kota tersebut mengkritisi pengelolaan KBS. Ketika ia menjelaskan bahwa kepengurusannya bukan wewenang Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, dia menyatakan, para pecinta hewan justru mendorong agar segera diambil alih.
"Apalagi saat mereka tahu tanah itu milik Pemkot," ujarnya, Jumat (28/6).
Wali Kota mengatakan sekarang ini masih dalam proses perbincangan. Meski surat keputusan dari Kementerian Kehutanan belum keluar, selambat-lambatnya pekan awal di bulan Juli nanti pengelolaan KBS harus berpindah tangan.
Ketua Tim Pengelola KBS, Hadi Prasetyo mengatakan, bila Pemkot Surabaya ingin mengambil alih KBS tanpa adanya SK Kemenhut, maka akan ada eksekusi. Sedangkan, dia mengatakan, perlu dibahas terlebih dahulu bagaimana nasib satwanya.
"Satwa itu kan dilindungi undang-undang, kalau Wali Kota Risma tetap melakukan itu, namanya menyalahi aturan," kata Hadi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Tri Setijo Puruwito mengatakan, untuk menyelesaikan konflik KBS, perlu ada itikad baik dari pihak-pihak yang selama ini dinilai bermasalah. Seperti halnya mencabut gugatan mantan pengurus KBS di pengadilan tinggi.
"Itu menjadi salah satu pertimbangan Kemenhut tidak mengeluarkan izin," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika