REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dari dua program utama kompensasi kenaikan harga BBM, program Bantuan bagi Siswa Miskin (BSM) dan program pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini BSM tidak menjadikan kecerdasan siswa sebagai tolok ukur.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan hal itu di sela pembagian bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Makassar, Jumat (28/6). Menurut Hatta, ada dua program utama kompensasi kenaikan harga BBM, yakni Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial, yang terdiri atas bantuan bagi siswa miskin (BSM), Program Keluarga Harapan, dan beras untuk masyarakat miskin. Yang kedua program khusus, yakni Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan infrastruktur dasar.
“BSM dan pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama, terutama karena dampaknya ke depan lebih signifikan,” kata Hatta. Hal itu terutama karena berbeda dengan BLSM atau bantuan beras yang langsung dikonsumsi, BSM dan program pembangunan infrastruktur memberikan jamininan ke depan. Belum lagi program itu dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Program infrastruktur pedesaan akan memberikan manfaat kepada 33 juta pengguna dan mampu menampung banyak pekerja. Anggarannya Rp 7,2 triliun untuk irigasi, jalan desa, perumahan dan lainnya. Karena itulah program ini lebih penting," ujar Hatta, menegaskan.
Ada sekitar 4.000 desa yang akan menikmati perbaikan irigasi kecil dengan program tersebut. Selain itu pembangunan infrastruktur juga terfokus pada pembangunan infrastruktur permukiman dan pengadaan air bersih, yang masing-masing menerima alokasi sekitar Rp 2 triliun.
Hatta menyatakan, jangkauan BSM pun ditingkatkan untuk bisa menjamin 16,6 juta siswa dari keluarga kurang mampu. Sementara besaran yang diberikan pun mengalami penambahan. "Kali ini unit cost per siswa per tahun masing-masing Rp 450 ribu untuk siswa SD atau sederajat, Rp 750 ribu untuk siswa SMP atau sederajat, Rp 1 juta untuk siswa SMA atau sederajat,” kata Hatta.
Bantuan itu belum termasuk tambahan bantuan buku, seragam dan alat-alat tulis. Perbedaannya dengan sebelumnya yang hanya menyasar siswa miskin cerdas, program BSM kali ini diberikan kepada siswa-siswa miskin yang putus sekolah. Hatta berharap bantuan tersebut akan cukup membantu, apalagi dengan adanya bantuan terkait kenaikan BBM sebesar Rp 200 ribu bagi setiap keluarga miskin.
Penegasan Menko Perekonomian itu sejalan dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto sebelumnya bahwa pihaknya telah menganggarkan Rp 9 triliun
dana kompensasi BBM untuk membangun infrastruktur dasar.
“Dari jumlah itu, sekitar Rp 6 triliun sudah terencana dengan rinci, sementara sisanya belum,” kata Joko di Jakarta. Menurut Joko, pembangunan itu akan membuka 2,5 juta lapangan pekerjaan yang memberikan manfaat kepada sekitar 33 juta orang.
Terkait bantuan untuk rakyat miskin itu, hasil studi kualitatif yang dirilis lembaga survei Lingkar Studi Perjuangan (LSP) pekan ini menilai Hatta merupakan calon presiden yang memiliki keberpihakan tinggi kepada rakyat. Pada studi yang menelaah 36 figur calon presiden yang banyak ditulis media massa itu, Hatta tergolong calon yang meraih posisi tinggi.
Peneliti LSP, I Gede Sandra, menjelaskan keberpihakan kepada rakyat adalah aspek yang sangat penting bagi calon presiden sebagai bekal untuk memimpin bangsa Indonesia.
"Calon pemimpin nasional tidak cukup hanya memiliki kompetensi dan integritas, tetapi harus dilengkapi dengan komitmen keberpihakan kepada rakyat,” kata Sandra.
Menurut Sandra, keberpihakan kepada rakyat itu dinilai dengan mengukur gagasan dan pandangan calon dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat saat ini, terutama terkait isu kenaikan harga BBM. Pengukuran LSP terutama dengan mencermati berita-berita yang dimuat di media online selama sebulan, hingga pertengahan Juni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika