REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memantau langsung penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kantor Pos Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/6). Berdasarkan pantauan ROL, Hatta menemani seorang wanita paruh baya memperlihatkan kartu perlindungan sosial (KPS) kepada petugas PT Pos Indonesia.
Setelah dilakukan pengecekan, petugas kemudian memberikan uang tunai Rp 300 ribu sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sejurus kemudian, Hatta berpesan kepada wanita tersebut untuk memanfaatkan uang yang diterima dengan sebaik-baiknya. Tak lupa Hatta mengingatkan agar kembali pada pengambilan BLSM selanjutnya.
"Bulan september datang lagi ya bu. Kartunya disimpan, jangan sampai hilang. Itu bisa dipakai untuk program perlindungan sosial lainnya," ujar Hatta yang disambut anggukan kepala wanita tersebut. Selain BLSM, program lain yang menjadi kompensasi kenaikan harga BBM adalah perluasan penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin).
Seusai memantau penyaluran BLSM, kepada sejumlah media, Hatta menilai penyaluran telah berjalan baik. Masyarakat penerima bantuan adalah masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Meskipun demikian, Hatta tak menampik apabila ada ketidaksesuaian penerima BLSM. "Kesalahan tetap ada. Tapi yang penting, pemerintah memperbaikinya melalui musyawarah kelurahan," kata Hatta.
Hatta menyatakan dari 15,5 juta penerima BLSM, terdapat 25 persen masyarakat di pendapatan terbawah. Mereka bukan hanya berada dalam kategori miskin, melainkan juga hampir miskin. Tentu menjadi sulit membedakan tingkat kemiskinannya sehingga dibutuhkan masukan RT, RW hingga kelurahan. "Sekali lagi, tentu ada kesalahan. Namun ini jauh lebih baik dibanding 2005," ucapnya.
Lebih lanjut, Hatta mengatakan pemerintah telah membentuk tim pengaduan penyaluran BLSM. Ketua tim adalah Wakil Presiden Boediono dan wakil ketua tim dirinya sendiri. Nanti malam, ujar Hatta, tim pengaduan akan melakukan rapat untuk melakukan evaluasi."Ada ribuan pengaduan dan nanti akan kita cek. Di beberapa daerah ada penambahan penerima BLSM oleh kepala daerahnya. Itu boleh sepanjang tidak menggunakan APBN," papar Hatta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika