REPUBLIKA.CO.ID,KLATEN -- Stok penyediaan bahan pangan di Jawa Tengah berada di lampu kuning. Kalau kondisi ini tak diatasi, menurut anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Pertanian dan Lingkungan, Emil Salim, provinsi ini akan menghadapi krisis pangan.
Provinsi Jateng selama ini dikenal menjadi lumbung pangan. Sehingga surplus produksi pertanian dimanfaatkan untuk mensuplai kebutuhan pangan nasional. ''Berhubung banyak persoalan sektor pertanian yang menyebabkan penurunan produksi pangan, kita harus siap-siap menghadapi krisis pangan,'' tutur Emil di rumah dinas bupati Klaten, Rabu (26/6).
Saat dialog bersama Bupati Sunarno, jajaran Dinas Pertanian, pengurus HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan, Emil mengaku sedih ketika menerima laporan sejumlah persoalan dibidang pertanian. Mulai dari penyusutan lahan pertanian, serangan hama tikus, dan wereng. Belum lagi, merosotnya nilai tukar hasil produk pertanian, hingga melemahkan semangat bertani.
Kalau semua persoalan ini tak bisa diatasi, kata Emil, ''kita harus siap-siap menghadapi krisis pangan. Masa depan Jateng tidak lagi menjadi lumbung pangan nasional. Dalam kurun waktu lima sepuluh tahun lagi, bahaya mengancam krisis pangan semakin menakutkan''.
Dunia sektor pertanian, selama ini juga mengalami kesulitan mencari tenaga kerja. Saat ini orang juga enggan bekerja di sektor pertanian. Mungkin, anggaran mereka mendapat upah yang rendah. Kalau tenaga kerja pertanian dibayar murah, lanjut Emil, ini sama saja menambah tingkat kemiskinan masyarakat.
Kondisi semacam ini tidak bisa dibiarkan terus, bila ingin daerah ini terancam krisis pangan. Emil minta semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dunia perguruan tinggi, organisasi bergerak bidang pertanian, dan kaum tani sendiri, mesti mencari solusi nyang paling tepat. ''Bagaimana caranya dunia usaha pertanian dapat perlindungan. Sehingga sektor ini menjadi daya tarik petani untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian''.
Ikuti Whatsapp Channel Republika