REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Sejumlah anggota DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menyesalkan puluhan pemulung tidak menerima bantuan langsung sementara masyarakat sebagai kompensasi naiknya harga bahan bakar minyak.
"Kita menyesalkan, kenapa ada warga yang benar-benar tidak mampu itu tidak terdata untuk menerima BLSM yang penyalurannya sudah dilakukan di Kantor Pos Kendari sejak Selasa (25/6)," kata anggota DPRD Kota Kendari Jayadi Said di Kendari, Kamis.
Sebelumnya, sekitar 50-an kepala kelurarga (KK) warga Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandong mendatangi Kantor DPRD, Rabu (26/6), mengadukan nasib mereka karena tidak mendapat bantuan BLSM dari jumlah penerima di Kota Kendari sebanyak 9.758 KK.
Menurut Jayadi Said, keluhan warga pemulung yang tidak mendapat BLSM itu akan disinkronkan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) kota dan instansi teknis yang melakukan pendataan.
"Dalam waktu singkat dewan akan menyurati beberapa instansi teknis agar memberikan klarifikasi terkait adanya warga tidak mampu yang tidak menerima BLSM," katanya.
Salah seorang warga di Kelurahan Wundudopo, Kecamatan Baruga, Mansyur (47), juga mengaku tidak menerima BLSM, padahal saat pendataan dirinya masuk kategori kurang mampu.
Menurut bapak yang memiliki dua anak itu, pihaknya sudah mengadukan masalah ini ke kantor kelurahan, namun dijawab mereka tidak tahu menahu karena nama-nama itu turun bersamaan dengan kartu BLSM yang dibagikan kepada warga penerima bantuan.
Keterangan yang dihimpun mencatat total penerima BLSM Sultra tahun ini sebanyak 158.718 KK, khusus penyaluran di Kantor Pos Cabang Kendari sebayak kurang lebih 16 ribu KK, sisanya tersebar di kantor pos kabupaten/kota di Sultra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
