Rabu 26 Jun 2013 23:54 WIB

BNP2TKI Belum Berniat Cabut Moratorium TKI

Rep: M Akbar/ Red: Dewi Mardiani
Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat (kiri).
Foto: Antara/Ujang Zaelani
Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat (kiri).

REPUBLIKA.CO.ID, BANJAR -- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, menyetujui jika moratorium TKI terhadap lima negara terus dilanjutkan.

Jumhur mengatakan moratorium itu akan dihentikan jika kelima negara penerima TKI tersebut sudah melakukan pembenahan. Kelima negara yang dimaksud itu adalah Arab Saudi, yordania, Kuwait, Suriah, dan Malaysia.

''Sampai kita yakin mereka mau melindungi tenaga kerja kita, barulah kita cabut (moratorium),'' kata Jumhur saat berbicara pada Seminar Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama se Nusantara di Banjar, Jawa Barat, Rabu (26/6).

Lebih lanjut Jumhur mengatakan, ke depan pemerintah Indonesia akan menghentikan pula pengiriman TKI wanita ke luar negeri. Untuk itu, kata dia, pihaknya kini berupaya memfasilitasi pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan di kantung-kantung TKW. ''Biarlah ibu-ibu dan gadis-gadis itu mengurus anak. Jangan lagi mereka ke luar negeri,'' ujarnya. 

Mengenai masih terjadinya pengiriman TKW ke luar negeri, Jumhur mengatakan, hal itu menjadi kesalahan pemimpin negeri ini. ''Mungkin saya kebagian juga dosanya di sini,'' kata Jumhur. ''Kami sebenarnya sudah berusaha menyetop tapi mereka memaksa kita untuk bekerja ke luar negeri.''

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement