REPUBLIKA.CO.ID, BANJAR -- Mahasiswa Nahdlatul Ulama (NU) harus bisa menjadi gelombang perubahan di negeri ini. Mahasiswa NU sebagai kaum berideologi harusnya tak boleh diam terhadap kondisi bangsa yang kini dikuasai kelompok-kelompok pragmatis.
Hal tersebut disampaikan mantan aktifis mahasiswa, Muhammad Jumhur Hidayat, saat berbicara pada 'Seminar Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi NU se-Nusantara', di Banjar, Jawa Barat, Rabu (26/6).
"Saatnya gerakan mahasiswa NU ini kembali kepada Hasyim Ashari. Saya sudah dua kali menyaksikan film (Sang Kiai). Di sana terlihat sekali bahwa keyakinan itu tidak bisa dipertukarkan dengan apapun. Di sinilah harusnya peran mahasiswa NU untuk berbuat pada bangsa ini dengan penuh keyakinannya," kata Jumhur yang disambut dengan tepuk tangan para mahasiswa NU.
Jumhur mengatakan mahasiswa NU adalah kelompok mahasiswa yang memiliki ideologi kuat. Untuk itulah ia mengajak agar kaum muda NU jangan hanya berdiam diri terhadap kondisi bangsa ini.
"Jadikanlah mahasiswa NU ini sebagai kerumunan, lalu membentuk barisan dan kemudian membuat gelombang untuk memperbaiki bangsa ini," kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Jumhur juga mengajak mahasiswa NU agar selalu siap berkorban dan bekerja keras untuk melakukan perubahan menuju negeri lebih baik. "Jangan hanya diam saja," pintanya. "Orang jahat ini berkuasa di negeri ini karena orang baik itu diam. Di sinilah mahasiswa NU harusnya bersikap," katanya lagi.
Lebih lanjut Jumhur mengatakan saat ini Indonesia harus dikelola orang-orang yang serius. Bangsa ini, kata dia, tak boleh lagi diurus orang-orang yang pragmatis. Orang-orang semacam itu adalah orang yang tidak memiliki ideologi davisi.
"Mereka ini adalah orang-orang yang gelap. Kita tidak boleh menitipkan negeri ini kepada orang-orang yang tidak punya visi dan ideologi," ujarnya.
Sementara itu Presidium Nasional BEM PTNU, Hasanuddin, menyambut tantangan Jumhur dengan tangan terbuka. Ia mengatakan sekarang ini pemerintahan Indonesia sudah banyak melenceng dari semangat Undang Undang Dasar 1945 (UUD 45).
"Sekarang ini ekonomi Indonesia sudah berpihak pada pasar dan ini sungguh melenceng jauh dari semangat UUD 45 kita. Pemerintah sudah saatnya melindungi rakyatnya, bukan justru berbisnis dengan rakyatnya," kata dia.