REPUBLIKA.CO.ID,BANGKOK -- Konflik sosial yang muncul dalam proses industri tambang karena masyarakat adat mulai terpinggirkan. Anggota BPK Ali Masykur Musa mengatakan eksploitasu Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia harus dikendalikan.

Pria yang akrab disapa Cak Ali ini menegaskan masyarakat adat harus dijadikan subjek pembangunan. "Embrio konflik sosial harus ditangani secara arif," ujarnya saat menjadi panelis dalam UNDP Regiona Meeting di Bangkok, Selasa (25/6).

Seperti diketahui, sejak reformasi laju deforestasi di Indonsia mencapai 72 juta Ha. Laju ini menurut Cak Ali mengakibatkan kerusakan Lingkungan dan potensi konfik sosial, contohnya Kasus Mesuji dan Bima. "Tidak ada cara lain kecuali meneruskan kebijkan moratorium izin tambang dan perkebunan," tegasnya.

Langkah ini perlu diambil karena sebetulnya deposit Batubara hanya 9 persen dari deposit dunia. Dengan demikian jika tidak di kendalikan, satu generasi yang akan datang Indonesia akan menjadi pengimpor energi primer batubara, seperti halnya pengimpor minyak. "Kita harus arif mengelola alam, agar alam bersahabat dengan manusia," tuturnya.

Cak Ali menjadi panelis bersama Prof. Suzana Sawyer (Universitas of California), Loretta Rosales (Komnas HAM Philipina) dalam acara yang bertajuk "Masyarakat adat harus dilindungi dalam proses Industri Tambang, Migas dan Perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga tidak terjadi konflik sosial". Kegiatan ini dihelat di ibu kota Thailand tersebut dari 24-25 Juni 2013.

Ikuti Whatsapp Channel Republika