REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) merupakan penanda tegas bahwa pemerintah berpihak kepada rakyat miskin.
Bantuan itu diberikan pemerintah sebagai katup pengaman untuk warga miskin yang bisa langsung dinikmati melawan dampak kenaikan harga BBM yang tidak bisa lagi dihindari.
Pernyataan tersebut dilontarkan pengamat sosial Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Dr Kadri. Ia menilai, selama ini subsidi BBM yang mencapai ratusan triliun rupiah itu tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati orang kaya.
“Karena itu, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, kemudian mengalosikan dana cukup besar untuk kompensasi dalam bentuk BLSM merupakan langkah tepat," kata Kadri seperti dikutip Antara.
Cara itu, kata Kadri, membuat orang-orang miskin yang selama ini tidak menikmati subsidi bahan bakar bisa menikmatinya secara langsung. “BLSM menjadi katup pengamanan warga miskin, karena bisa dinikmati langsung oleh rakyat tidak mampu," tambahnya.
Kadri juga mengusulkan agar sebagian dana kompensasi BBM diarahkan untuk membangun infrastruktur yang urgen, dan pengerjaannya dilaksanakan dengan sistem padat karya.
“Cara itu akan memberikan efek multiplier yang lebih besar lagi,” kata dia. Lebih dari itu, sebaiknya kompensasi kenaikan harga BBM pun bisa diarahkan untuk membantu masyarakat miskin membuka usaha produktif yang akan menambah pendapatan mereka.
“Saya yakin kalau program itu terwujud, maka kenaikan harga BBM tidak akan menyebabkan masyarakat menanggung beban, justru akan menguntungkan warga miskin," kata Kadri.
Ditanya pendapatnya mengenai usul Kadri, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah sangat apresiatif. Berkenaan dengan BLSM, menurut Hatta, faktanya memang pemerintah tak hanya memikirkan kenaikan BBM untuk menambal subsidi, melainkan pula melengkapinya dengan berbagai skema perlindungan social yang saling melengkapi.
Selain memberikan BLSM, pemerintah juga menggerakkan percepatan pembangunan melalui Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Saat ini, menurut Hatta, pemerintah memproyeksikan sampai 2014 akan tercipta 9,4 juta lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja itu meliputi sektor industri sebesar 4.731.770 lapangan kerja, dan kegiatan pendukung untuk sektor infrastruktur sebesar 4.975.400 lapangan kerja.
“Jadi sebagaimana kata Pak Kadri, pakar sosial tersebut, kepedulian pemerintah kepada rakyat miskin itu fakta tak terbantahkan karena sudah menjadi tugas pemerintah,”kata Hatta.
Dalam kesempatan itu Hatta juga mengatakan, pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) berjalan sukses. Ia menilai pembagiannya jauh lebih baik dibandingkan bantuan serupa yang diberikan pada 2005 dan 2008. "Dari pantauan kita, jauh lebih tertib dibandingkan 2005 dan 2008," kata Hatta.
Itu dimungkinkan karena kali ini masyarakat diberikan informasi lebih detil. Misalnya diberitahu waktu pembagian, kapan harus mengambil, dan siapa yang berhak mengambil. Karena itu, ia yakin pemegang kartau perlindungan sosial (KPS) yang akan dipakai untuk mencairkan BLSM benar-benar berada di tangan yang tepat.
"So far so good. Kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika