REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Sejumlah tokoh masyarakat Jawa Barat mendesak agar Wakil Gubernur Deddy Mizwar menentukan sikap tegas terkait "tugas ganda" sebagai pejabat publik, namun masih terikat kontrak kerja komersial dengan televisi swasta. "Mengapa ini harus dipastikan karena untuk menjaga wibawa dan martabat sebagai wagub, selain menghindari komersialisasi jabatan dalam kontrak kerja tersebut," kata Pengamat Hukum Dindin S Maolani.

Dindin menuturkan tugas ganda tersebut sebetulnya terkait masalah etika, sosial, dan politik. "Jadi kalau kondisi ini terus dibiarkan maka bisa menjadi preseden buruk dan tak tertutup kemungkinan muncul komersialisasi jabatan," kata dia.

Menurut dia, seorang wakil kepala daerah memiliki tugas besar untuk menyejahterakan rakyat, sementara profesi artis lebih kepada kesejahteraan pribadi. "Ya itu tadi jika hal ini dibiarkan maka tugas mensejahterakan rakyat bisa menjadi terabaikan. Ini bukan hanya masalah hukum, tapi sosial. Tidak bisa hanya bicara normatif dengan mengatakan tidak diatur dan tidak ada larangan," katanya.

Sementara itu, pengamat Ilmu Politik Dedi Djamaludin Malik memberikan tiga solusi terkait tugas ganda Deddy Mizwar tersebut.

Solusi pertama ialah Deddy Mizwar melanjutkan kontrak komersialnya dengan sebuah televisi swasta itu sampai selesai. "Namun, opsi pertama ini sangat tidak akan diterima. Sebab pejabat negara itu harus menghormati jabatannya dan mengutamakan kepentingan publik dibanding urusan pribadi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika