REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar tidak tergiur sama sekali dengan jatah kursi milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kabinet. Bagi Golkar urusan penentuan jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Tidak pernah DPP Golkar membahas soal jatah kursi partai lain. Punya tiga menteri saja kami sudah bersyukur," kata Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar, Tantowi Yahya kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Senin (24/6).
Partai Golkar tidak tertarik merecoki urusan partai lain di kabinet. Tantowi mengatakan concern Partai Golkar adalah bagaimana setiap partai politik yang tergabung di koalisi bisa melaksanakan aturan-aturan yang termuat dalam kontrak koalisi.
Salah satu aturan itu misalnya menyangkut keharusan partai koalisi mendukung program-program pemerintah. Jadi, kata Tantowi, bila ada anggota koalisi yang tidak seirama dengan kebijakan pemerintah artinya sudah tidak ingin bersama-sama lagi.
Tantowi menyatakan partainya tidak akan meniru sikap mbalelo PKS. Golkar tetap akan konsisten mendukung program pemerintah tanpa harus kehilangan sikap kritis. Menurutnya, sikap itu merupakan bukti konsistensi Golkar menjalankan kesepakatan politik dengan presiden.
"Kita tidak ingin menjadi teman koalisi yang hanya mengiyakan kita patut mengoreksi dini ke pemerintah," ujar Tantowi.
Tantowi menampik tudingan elite PKS yang menyebut Golkar merupakan partai yang paling banyak mendapat keuntungan di koalisi. Menurutnya Golkar bergabung ke koalisi dengan kontribusi-kontribusi positif untuk pemerintahan.
Tantowi berharap tidak membangun elektabilitas dengan jalan menyerang partai politik lain. Ia menilai elektabilitas partai mesti dibangun dengan kerja-kerja nyata ke masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
