Ahad 23 Jun 2013 15:15 WIB

Katanya, BLSM Bentuk Keberpihakan terhadap Warga Miskin

Program kompensasi kenaikan BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). (ilustrasi)
Foto: Antara
Program kompensasi kenaikan BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pengamat Sosial Politik IAIN Mataram Dr Kadri MSi menilai bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu wujud keberpihakan pemerintah terhadap warga miskin.

"Subsidi BBM yang mencapai ratusan triliun rupiah selama ini tidak tepat sasaran, karena lebih banyak dinikmati orang kaya. Karena itu menurut saya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, kemudian mengalosikan dana cukup besar untuk kompensasi dalam bentuk BLSM itu merupakan langkah tepat," katanya di Mataram, Ahad (22/6).

Ia mengatakan, BLSM yang diarahkan untuk bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan siwa miskin (BSM) lebih tepat ketimbang dinikamati orang kaya. Selama ini, setiap tahun ratusan triliun rupiah subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah lebih banyak dinikmati orang kaya yang menggunakan mobil pribadi.

"Karena itu kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut harus kita sikapi secara bijaksana, karena ini menguntungkan warga miskin yang selama ini tidak menikmati subsidi bahan bakar tersebut. Menurut saya BLSM menjadi katup pengamanan warga miskin, karena bisa dinikmati langsung oleh rakyat tidak mampu," katanya.

Oleh sebab itu, kata Kadri, penyaluran BLSM baik dalam bentuk BLT, BSM maupun tambahan jatah beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan program lainnya harus dilaksanakan secara baik agar benar-benar tepat sasaran.

"Penyaluran BLSM harus diawasi secara ketat oleh masyarakat, LSM dan media massa untuk memastikan bahwa tidak ada oknum-oknum tertentu mencari keuntungan pribadi. Jika terbukti ada oknum yang menyalahgunakan dana tersebut hendaknya ditindak tegas," katanya.

Selain dalam bentuk BLSM, kata dia, dana kompensasi BBM tersebut sebagian diarahkan untuk membangun infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan pengerjaan proyek tersebut dilaksanakan dengan sistem padat karya, sehingga hasilnya bisa dinikmati langsung oleh masyarakat.

Dia mengatakan, kompensasi kenaikan harga BBM tersebut juga bisa diarahkan untuk membantu masyarakat miskin mmebuka usaha produktif, sehingga bisa menambah pendapatan mereka. Kalau hanya sekadar BLT yang besarnya Rp150 ribu per orang, maka akan langsung habis dibelanjakan.

Menurut Kadri, kalau itu bisa dilaksanakan, maka kenaikan harga BBM yang sempat menuai protes dari sebagian masyarakat akan memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat terutama dari kalangan tidak mampu.

"Saya yakin kalau program itu bisa diwujudkan, maka kenaikan harga BBM tidak akan menyebabkan masyarkat menanggung beban berat, justru akan menguntungkan warga miskin," kata Kadri.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement