REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pengamat Sosial Politik IAIN Mataram Dr Kadri MSi mengatakan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM jangan dijadikan modal politik Pemilu 2014, karena itu sama saja dengan membohongi masyarakat.
"Pemberian BLSM tersebut hendaknya dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat terkait dengan kenaikan harga BBM. Kita berharap itu bisa menjadi katup pemangaman bagi warga miskin. Tidak dijadikan modal dagangan politik menjelang Pemilu 2014," katanya di Mataram, Ahad (22/6).
Oleh sebab itu, kata dia, kalau ada partai politik yang mengklaim bahwa BLSM itu diberikan karena perjuangannya, jangan percaya.
Dana tersebut diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM, bukan karena perjuangan partai politik tertentu.
Ia mengatakan, demikian juga kalau ada partai tertentu yang merasa menjadi "pahlawan", karena menolak kenaikan harga BBM, jangan dipercaya karena partai itu menghalangi warga miskin untuk mendapatkan dana subsidi BBM yang selama ini sebenarnya lebih banyak dinikmati oleh orang kaya.
"Subsidi BBM yang mencapai ratusan triliun rupiah selama ini tidak tepat sasaran, karena lebih banyak dinikmati orang kaya. Untuk itu menurut saya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, kemudian mengalokasikan dana cukup besar untuk kompensasi dalam bentuk BLSM itu merupakan langkah tepat," katanya.
Oleh sebab itu, kata Kadri, masyarakat yang menerima BLSM jangan merasa berhutang budi terhadap partai tertentu yang kemudian harus 'dibayar' pada Pemilu 2014, karena dana tersebut murni merupakan kebijakan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM.
Dia mengatakan BLSM yang diarahkan untuk bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan siswa miskin (BSM) lebih tepat ketimbang dinikmati orang kaya. Selama ini setiap tahun ratusan triliun rupiah subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah lebih banyak dinikmati orang kaya yang menggunakan mobil pribadi.
"Karena itu kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut harus kita sikapi secara bijaksana, karena ini menguntungkan warga miskin yang selama ini tidak menikmati subsidi bahan bakar tersebut.
Menurut saya BLSM menjadi katup pengamanan warga miskin, karena bisa dinikmati langsung oleh rakyat tidak mampu.
Untuk menjamin penyaluran BLSM tepat sasaran, baik dalam bentuk BLT, BSM maupun tambahan jatah beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan program lainnya harus dilaksanakan secara baik agar benar-benar tepat sasaran.
"Penyaluran BLSM harus diawasi secara ketat oleh masyarakat, LSM dan media massa untuk memastikan bahwa tidak ada oknum-oknum tertentu mencari keuntungan pribadi. Jika terbukti ada oknum yang menyalahgunakan dana tersebut hendaknya ditindak tegas," katanya.
Selain dalam bentuk BLSM, kata dia, dana kompensasi BBM tersebut sebagian diarahkan untuk membangun infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan pengerjaan proyek tersebut dilaksanakan dengan sistem padat karya, sehingga hasilnya bisa dinikmati langsung oleh masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika