REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Jumlah penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 16.031 keluarga. Dari jumlah tersebut, baru 15.031 keluarga yang memperoleh Kartu Pengendalian Sosial (KPS).
Sedangkan, KPS merupakan syarat pengambilan BLSM selain kartu identitas resmi. Menurut Kepala Kantor Pos Besar Yogyakarta, Alex Firmano, semua KPS tersebut untuk warga miskin penerima BLSM di Kota Yogyakarta.
"Penerima BLSM di Yogyakarta sendiri juga belum semua memperoleh KPS," ujarnya, Ahad (23/6). Menurutnya, jumlah keluarga penerima BLSM di Kota Yogyakarta sebanyak 16.031 keluarga. Namun KPS yang jadi baru 15.031 keluarga. "Seribu KPS belum dicetak, sehingga belum bisa didistribusikan," katanya.
Dari 15.031 KPS yang sudah jadi kata Felix, sebanyak 527 kartu gagal antar. "Gagal antar ini karena beberapa sebab, salah satunya 30 penerima KPS tersebut meninggal," katanya.
Sebab lainnya kata Felix, penerima tidak dikenal sebanyak 56 orang, 351 pindah alamat, 1 ditolak karena penerima dan alamat yang tertera berbeda, serta 89 penerima alamatnya tidak jelas.
Terkait gagal antar ini kata dia, pihaknya akan memaksimalkan penyalurannya. Pasalnya, dana BLSM sudah mulai dibagikan ke pemilik KPS sejak Sabtu (22/6) lalu. Namun pembagian tersebut dilakukan bertahap.
"Untuk tahap awal baru pemilik KPS di Kota Yogyakarta, untuk kabupaten lain belum karena KPS-nya belum jadi," tambahnya. Menurutnya, untuk penyaluran dana BLSM di DIY pihaknya mastikan tidak akan ada kekurangan. Sebanyak Rp 86,5 miliar sudah disiapkan bagi 288.391 keluarga penerima dana tersebut.
Setiap keluaga kata dia, akan memperoleh Rp 300 ribu untuk jatah BLSM Juli-Agustus. Launching pembagian BLSM di Yogya sendiri lakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Sabtu lalu.
Dikatakan Felix, penyaluran dana BLSM di Yogyakarta pada Senin (25/6) tetap akan dilakukan di Kantor Pos Besar Yogyakarta. Penyaluran tersebut akan dilakukan hingga 8 Juli mendatang. Sedangkan untuk wilayah kabupaten penyaluran akan dikoordinasikan dengan pemkab setempat. "Akan kita cari titik kumpul terdekat yang memudahkan warga, tapi setelah pencetakan KPS selesai," jelasnya.
Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, saat ditanya terkait lambatnya pencetakan KPS mengatakan, bahwa hal tersebut adalah program pemerintah. Pihaknya hanya membantu mensosialisasikan saja. "Itu pemerintah yang mencetak, kita membantu sosialisasi saja," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika