REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK -- Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Helmy Faishal menegaskan, jika bahan bakar minyak (BBM) memang harus dinaikkan. Sebab, subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk BBM disebut Helmy tidak tepat sasaran.

Selama ini, kata Helmy, yang merasakan dampak dari subsidi BBM bukanlah masyarakat dengan golongan tidak mampu. "Karenanya memang perlu dinaikkan," katanya saat mengisi kuliah umum di Universitas Mataram (Unram), Sabtu (22/6).

Apalagi, jumlah subsidi yang digelontorkan untuk BBM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidaklah sedikit jumlahnya, mencapai Rp 100 triliun.

Helmy menyebut, jika tidak dinaikkan, maka tidak mungkin uang negara yang akan dikeluarkan bisa mencapai Rp 300 sampai Rp 400 triliun. "Akan semakin banyak uang negara yang salah sasaran," ujar Helmy.

Disebutkan Helmy, APBN haruslah pro rakyat. Karenanya, subsidi yang dianggap Helmy salah, harus dialihkan ke masyarakat miskin.

"Ini latar kebijakan diambil walaupun tidak populer. Tapi tidak ada satu pun niat untuk mensengsarakan raykat. Ini sengaja diambil agar ekonomi semakin kuat," tuturnya mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika