REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Ribuan buruh yang tergabung dalam beberapa aliansi serikat buruh dan Komite Aksi Buruh Tangerang Bergerak (KABUT BERGERAK) melakukan aksi demonstrasi lanjutan menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di depan Kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
Para demonstran membentangkan spanduk berisi tanda tangan warga menolak kenaikan BBM serta mencorat-coret pagar Puspemkot. Dua mobil komando yang membawa koordinator aksi terparkir di depan pagar Puspemkot. Terdapat enam speaker yang terpasang untuk menyuarakan aksinya.
Demonstran lainnya menghadap pagar dengan menggunakan kostum merah dan hitam dengan penutup kepala berwarna merah. Dalam kaos mereka tertulis Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPM) Indonesia.
Sebagian para pendemo mencorat coret pagar dengan tulisan berwarna merah, hitam dan kuning isinya 'Atas Nama Buruh dan Rakyat Menolak Kenaikan BBM.' Adapula tulisan lainnya yang meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan BBM bersubsidi. Di antaranya tulisan 'Hanya Kaum Maju yang Tetap Melawan.'
Ratusan motor memenuhi area jalan menuju Puspemkot di Jalan Satria Sudirman, Kota Tangerang. Selain itu, terlihat poster bertuliskan 'Tolak Harga BBM atau Galau Sepanjang Masa' yang terpampang di mobil komando.
Spanduk sepanjang lima meter berwarna putih membentang berisikan ratusan tanda tangan sebagai bukti menolak kenaikan BBM. Aparat kepolisian dari Polres Metro Tangerang terlihat berjaga-jaga di depan kawasan Pemkot beserta petugas Satpol PP Kota Tangerang.
"Kami mau bukti bukan janji. Kami akan menunggu pak wali kota, jika sibuk maka kami akan tetap menunggu di sini atau di jalan raya," kata Sasmita, Koordinator Lapangan Wilayah Kota Tangerang, Jumat (21/6).
Menurut dia, kenaikan BBM memang bukan penentu kebijakan wali kota. Namun apabila, semua wali kota di Indonesia bergabung untuk menolak kenaikan BBM maka pemerintah pusat akan menghentikan keputusan tersebut.
Dalam orasinya, Sasmita mengungkapkan BBM belum naik saja, harga berbagai kebutuhan pokok sudah melonjak. Menurut dia, keputusan DPR RI pada rapat paripurna 17 Juni 2013 merupakan malam pengkhianatan besar kepada rakyat.
"338 wakil rakyat yang menyepakati secara voting untuk menaikan BBM adalah bukan wakil rakyat," paparnya.
Apabila kenaikan BBM tetap terjadi maka buruh akan tetap melanjutkan aksinya untuk mogok nasional.
Hingga Jumat (21/6) sore, para demonstran tetap bertahan menunggu kehadiran Wali Kota Tangerang Wahidin Halim maupun Wakil Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah. Namun tidak ada perwakilan dari pemkot yang bersedia untuk menemui mereka.
"Hubungi pak wali kota, kalau pak wali tidak berani muncul, dia bukan wakil rakyat Kota Tangerang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika