REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana angkat bicara soal posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi sekretariat gabungan (setgab) pendukung pemerintah. Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha mengatakan, secara etis seharusnya PKS sudah tidak berada di koalisi. 

Sebab, salah satu partai politik yang tergabung dalam setgab sudah menyalahi aturan atau code of conduct yang disepakati bersama. Ia mengatakan setiap anggota koalisi parpol wajib memiliki dan menjalankan kebersamaan. Termasuk menyangkut kebijakan politik strategis. 

Namun disayangkan karena untuk kebijakan BBM, PKS justru tidak mendukung. "Maka sesungguhnya terbuka ruang bagi mereka untuk mengundurkan diri dari koalisi," katanya, Kamis (20/6). 

Namun, pengunduran diri tersebut tak kunjung muncul. Meski tak secara resmi, namun jika melihat dari aturan dan sanksi yang menyertai dapat dikatakan PKS sebenarnya sudah tidak berada dalam gerbong yang sama. 

"Manakala parpol bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakekatnya kebersamaanya dalam koalisi pemerintahan telah berakhir atau selesai," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika