REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tepat sasaran. Sebab, pemerintah sudah melakukan survei terhadap masyarakat miskin dan sangat miskin di Indonesia berjumlah 65,7 juta jiwa. Survei ini berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) 2011.
Menko Kesra, Agung Laksono mengatakan, nanti pengambilan BLSM harus menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang memiliki barcode sehingga tidak bisa dipindahtangankan. Kartu ini menggantikan kupon yang diberlakukan untuk BLT dulu.
Dijelaskan Agung, hanya pemegang KPS yang bisa mendapatkan BLSM. KPS juga tidak bisa dipergunakan oleh orang lain, selain itu pemegang KPS juga harus membawa kartu keluarga sebagai bukti. "Metode ini mampu mencegah pemberian BLSM yang tidak tepat sasaran," kata Agung.
Agung mengaku sudah melihat contoh KPS bagi penerima BLSM. "Saya lihat sendiri contohnya, penerima BLSM di Yogyakarta, Solo, Jakarta Utara, Jakarta Timur semuanya orang miskin, mereka juga penerima raskin," katanya.
Para penerima BLSM tersebut, terang Agung, penghasilannya sangat rendah, sekitar satu hingga kurang dari dua dolar AS per hari. Mereka juga tidak memiliki aset apa-apa. "Mereka ini memang yang harus diberikan bantuan langsung agar tidak runtuh perekonomiannya," ujarnya menerangkan.
Disebutkan Agung, nanti penerima BLSM bisa mengambil BLSM senilai Rp 150 ribu per bulan di kantor pos. Petugas kantor pos akan menggunakan KPS penerima BLSM untuk mencocokkan datanya.
Sebenarnya pemerintah mengajukan BLSM selama lima bulan. Namun DPR hanya menyetujui pemberian BLSM selama empat bulan. Agung menjelaskan, BLSM akan diberikan dua kali, lokasi dan jadwal pembayarannya ditentukan oleh kantor pos dan pemerintah daerah setempat.
Sebenarnya, ujar Agung, pemerintah tidak hanya memberikan program BLSM untuk membantu masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Pemerintah juga menciptakan program pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
Pemerintah, kata Agung, juga berupaya menekan kenaikan harga barang agar tidak terlalu tinggi. Koperasi juga terus dihidupkan untuk meningkatkan perannya dalam bidang perekonomian rakyat. Namun ini semua membutuh keuangan atau APBN yang sehat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika