REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan lobi antarnegara ke pemerintah kerajaan Arab Saudi. Permintaan ini terkait rencana pemerintah Arab Saudi mengurangi 20 persen kuota jamaah haji Indonesia. "Pemerintah harus melobi lebih kencang agar kuota kita tidak dipotong 20 persen," kata Ketua Komisi VIII Ida Fauziah ketika dihubungi wartawan, Rabu (19/6).

Ida menyatakan ada banyak kerugian yang bakal diterima Indonesia bila rencana pemotongan kuota haji terealisasi. Karena seluruh program pelaksanaan haji sudah terencana matang. Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH), imbuh Ida, sudah melakukan kontrak kerja sama dengan Kementerian Haji Arab Saudi. "Asumsi jamaah 211 ribu. Kalau dipotong ada kerugian material," ujarnya.

Pemerintah mesti membuat berbagai langkah antisipasi bila usaha lobi gagal. Misalnya menyangkut soal penentuan yang berhak berangkat dan tidak berangkat. Ida berharap langkah ini bisa meredam berbagai kontraksi sosial yang mungkin dilakukan para calon jamaah haji yang gagal berangkat. "Setelah kita berjuang kita tidak diterima harus ada antisipasinya," katanya.

Ida optimis keseriusan SBY bakal mampu melunakan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Karena selama ini Indonesia telah memiliki jalinan kerja sama yang erat mengenai ibadah haji. "Jamaah kita termasuk yang patuh," ujar Ida

Ikuti Whatsapp Channel Republika