REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam atas pemangkasan kuota jamaah haji hingga 20 persen atau 42.200 jamaah. Upaya melobi Kerajaan Arab Saudi dan jalur diplomatik terus diupayakan agar pemangkasan kuota itu dibatalkan.
Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirim surat kepada Raja Abdullah. Isi surat itu adalah permintaan agar pemangkasan kuota 20 persen bagi jamaah haji Indonesia dibatalkan.
"Ini surat yang tidak biasa dikirimkan oleh seorang kepala negara kepada Kerajaan Arab Saudi," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag), Anggito Abimanyu, di sela pembekalan petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (19/6) malam.
Menurut Anggito, Pemerintah Indonesia juga sudah mengirimkan tim lobi yang sekarang berada di Saudi. Mereka berupaya meluluhkan agar Arab Saudi membatalkan pemangkasan tersebut.
Pemerintah Indonesia juga meminta agar visa nonkuota dimasukkan dalam daftar kuota sehingga jumlah kuota bisa bertambah. Selain itu, pemerintah juga berusaha melobi Arab Saudi agar bisa mengganti kompensasi kerugian karena pemangkasan kuota. Total potensi kerugian dia perkirakan mencapai Rp 800 miliar.
"Pemerintah akan meminta Arab Saudi agar mengganti kerugian ini," ujar Anggito. Kerugian disebabkan, di antaranya, karena pemondokan dan katering yang dibatalkan, penerbangan yang berkurang, dan biaya-biaya haji yang lain.
Dia berharap Arab Saudi juga mengabulkan permintaan Indonesia agar kuota pada tahun depan bisa bertambah menjadi 120 persen. "Ini yang sedang kita mintakan ke Arab Saudi."
Dampak lain pemangkasan ini, petugas haji dari kloter juga dikurangi. Ada sekitar 500 petugas kloter yang tidak jadi berangkat pada tahun ini. Ini karena jumlah kloter berkurang dari 484 menjadi 387 kloter.
Setelah pemangkasan 20 persen, jamaah haji Indonesia menciut dari semula 211 ribu jamaah menjadi 168.800 jamaah. Rinciannya, haji reguler dari 194 ribu jamaah menjadi 155 ribu. Sedangkan haji khusus dari 17 ribu menjadi 12.600 jamaah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika