REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengkritik kebijakan pemerintah. Lantaran pemerintah ingin menaikkan harga BBM jenis premium sebesar Rp 6.500 dan solar Rp 5.500 dengan kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp 150 ribu per bulan selama empat kali.
Menurut Wiranto, kenaikan BBM dan pemberian BLSM bukan merupakan keputusan yang tepat. Karena itu, Fraksi Hanura di DPR bersepakat dalam posisi menolak kenaikan BBM yang membuat beban hidup masyarakat bertambah.
"Lebih baik adalah mereka diberikan lapangan pekerjaan maupun modal unduk melakukan usaha," katanya dalam siaran pers yanng diterima Republika di Jakarta, Rabu (19/6).
Wiranto menyatakan masyarakat tidak mampu juga memiliki harkat dan martabat, sehingga pemerintah jangan menganggap mereka bisanya hanya menengadahkan tangan meminta-minta. "Seyogianya kita mendidik rakyat untuk menjadi masyarakat yang tangguh, kuat, mampu berjuang, mempunyai pekerjaan, dan memiliki martabat yang tinggi," ujar Wiranto.
Mantan panglima ABRI ini mengingatkan persoalan lain muncul ketika bantuan itu dihentikan. Masyarakat yang sudah terbiasa diberi pasti merasakan langsung dampaknya, karena tidak memiliki masukan tambahan.
Wiranto menegaskan Partai Hanura akan melakukan langkah-langkah yang sifatnya bukan sekadar menolak kenaikan BBM yang tentu memberatkan anggaran negara semata. Pihaknya juga berpartisipasi meluruskan kebijakan subsidi BBM agar sesuai sasaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika