REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan membantah mengerahkan massa untuk berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebaliknya, PDI Perjuangan malah melarang kadernya turun ke jalan berdemonstrasi.

"DPP PDIP tidak pernah mengeluarkan instruksi (demonstrasi). Kader partai dilarang ikut demo turun ke jalan apalagi memaki lambang-lambang partai," kata Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo ketika dihubungi ROL, Rabu (19/6).

Tjahjo mengaku tidak tahu-menahu soal aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah massa beratribut PDI Perjuangan di beberapa daerah. PDI Perjuangan, kata Tjahjo, tidak bertanggung jawab atas berbagai demonstrasi yang dilakukan masyarakat.

"PDIP sebagai institusi partai politik tidak bertanggung jawab adanya demo memakai atribut partai," ujarnya menegaskan.

Konsistensi PDI Perjuangan menolak kenaikan BBM sudah dilakukan melalui mekanisme konstitusional di DPR. Menurut analisa Fraksi PDIP, kenaikan harga BBM bersubsidi bertujuan menutupi kegagalan pemerintah mengurus penerimaan negara dan menjaga pertumbuhan ekonomi. "Sehingga pertumbuhan ekonomi melambat," tuturnya.

Tjahjo menyatakan Fraksi PDIP juga menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena menduga ada motif politis dibalik program kompensasi yang akan dilakukan pemerintah. "Program pencitraan seperti bansos dll sebanyak Rp 30 triliun," imbuhnya menandaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika