REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta, menilai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang akan segera diberlakukan dalam waktu dekat ini tidak tepat dari segi waktu.
"Bukan masalah dampaknya, tapi waktunya yang kurang pas, karena saat ini di DIY baru pendaftaran anak sekolah, juga mendekati bulan puasa dan Lebaran," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, Gonang Juliastono, Rabu (19/6).
Usai kunjungan kerja ke Kabupaten Bantul, Gonang mengatakan, saat seperti ini biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belanja dan lain-lain termasuk pendidikan akan lebih besar dibanding saat hari biasa.
Karena itu, kata dia dengan kenaikan BBM yang akan diberlakukan tersebut otomatis akan diikuti meningkatnya harga kebutuhan pokok lainnya yang beresntuhan langusng dengan masyarakat karena imbas dari kenaikan biaya transportasi.
"Meskipun ada BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) itu tidak terlalu banyak membantu, sehingga ini kan kurang pas, namun hanya masalah waktu, seharusnya bisa mengambil kebijakan yang lain, bukan menaikkan harga BBM," katanya.
Kadin juga menilai meskipun pada tahun ini upah minimum provinsi (UMP) naik, namun dengan adanya kenaikan BBM yang akan berdampak kenaikan biaya pada segala bidang ini tetap dirasa memberatkan masyarakat di sektor kecil.
"Tentunya biaya untuk kebutuhan sehari-hari juga bertambah, dan masyarakat tidak akan bisa mengejar lagi meskipun UMP dinaikkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika