REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menyarankan pemerintah agar siap menghadapi penolakan daerah terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. Karena banyak daerah yang tidak siap dengan kenaikan harga BBM. Sehingga ada kemungkinan resistensi dari daerah.
Kenaikan harga BBM, ujar Siti, memberikan implikasi negatif terhadap ekonomi. Bahkan bisa menimbulkan gejolak politik jika banyak kepala daerah yang digerakkan oleh partainya untuk menolak kenaikan harga BBM. "Ini masalah yang harus diantisipasi agar tidak menimbulkan gejolak politik yang lebih besar," ujarnya.
Ia menilai, pemerintah tidak memikirkan implementasi kebijakan di daerah. Seharusnya aspirasi dari daerah juga ditampung. Sehingga tidak membuat kebijakan yang ditolak daerah. "Apa pun kebijakan yang dibuat di Jakarta berdampak pada daerah," katanya.