REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan segera mengevalusi sikap fraksi mereka di DPR yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Hal itu disampaikan anggota Majelis Syuro DPP PKS, Tifatul Sembiring.

"Nanti akan ada evaluasi dari hasil keputusan semalam," kata Tifatul kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Selasa (18/6). Tifatul mengatakan, sikap Fraksi PKS di DPR tadi malam bertolak belakang dengan keputusan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS di Lembang, Bandung.

Menurutnya secara implisit DPTP memutuskan agar institusi PKS mendukung kebijakan pemerintah soal BBM dan BLSM. "Tidak disebutkan begitu (mendukung). Tapi terjemahannya begitu. Mendukung BLSM, BBM, Jamkesmas, Raskin," ujarnya.

Tifatul mengatakan, ada enam poin penting yang diputuskan DPTP PKS di Lembang Bandung. Salah satu poin itu adalah meminta seluruh kader partai cooling down tidak mengomentari wacana kenaikan BBM dan soal BBM dan menurunkan spanduk-spanduk penolakan kenaikan BBM.

Kendati sikap fraksi berbeda dengan keputusan DPTP, Tifatul mengaku tidak kecewa. Menurutnya penolakan yang dilakukan Fraksi PKS merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Dengan atau tanpa persetujuan DPR, lanjutnya, pemerintah tetap berhak menaikan harga BBM. "Tidak kecewa. Naik atau tidak itu tataran opini tidak perlu (persetujuan) DPR," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika