REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Ratusan warga Kota Sukabumi menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka mengungkapkan aspirasinya dengan menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Tugu Adipura dan Kantor DPRD Kota Sukabumi, Selasa (18/6).

Dalam aksinya, massa yang terdiri atas Forum Rakyat Miskin Bersatu (FRMB) dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meluapkan kekecewaan terhadap para anggota DPR yang menyetujui kenaikan harga BBM, pada Senin (17/6) malam kemarin.

"Seharusnya, anggota DPR menolak rencana kenaikan harga BBM," ujar Koordinator Aksi, Tatan Kustandi.

Namun, kata dia, mayoritas anggota dewan malah menyetujui kebijakan pemerintah tersebut. Padahal, keputusan tersebut akan berdampak besar pada kehidupan masyarakat terutama warga miskin.

Tatan menerangkan, kebijakan menaikkan harga BBM akan menyebabkan harga sejumlah barang pokok masyarakat melonjak. Bahkan, sebelum dinaikkan pun harga sejumlah barang kebutuhan pokok telah naik lebih dahulu.

Menurut Tatan, masyarakat juga menolak rencana pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Sebab, kebijakan ini hanya berjalan selama empat bulan dan tidak menyelesaikan masalah.

Perwakilan masyarakat lainnya, Rozab Asyari menambahkan, keputusan menaikkan harga BBM jelas melukai perasaan masyarakat. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak peduli terhadap nasib masyarakat miskin.

Selain berorasi di depan Kantor DPRD, sebagian perwakilan massa pendemo juga melakukan aksi sweeping keberadaan anggota dewan. Langkah ini dilakukan karena tidak ada satu pun perwakilan anggota dewan yang menemui perwakilan massa. Informasi yang diperoleh para anggota dewan sedang melakukan kunjungan ke luar daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika