REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan partainya tidak akan menghukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menyusul partai yang dipimpin oleh Anis Matta itu tidak mendukung koalisi dalam membuat keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. 

"Biarlah masyarakat yang menilai, masyarakat yang lebih berhak menentukan sikap sebab mereka yang memiliki suara," kata Nurhayati di Jakarta, Selasa (18/6).

Partai Demokrat tidak akan main hakim sendiri. Seharusnya PKS sebagai anggota koalisi sadar bahwa tindakan mereka sudah tidak sejalan dengan koalisi.

"Kalau sudah tidak sepaham mereka bisa mundur dari koalisi, bukan menunggu disuruh keluar," ujar Nurhayati.

PKS dikatakan Nurhayati merupakan parpol yang ikut menyusun Pasal 8 Ayat 10 APBN 2013. Dalam pasal tersebut, pemerintah berhak menaikkan harga BBM jika diperlukan. 

"Sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM, seperti sudah lupa dengan pasal yang ikut disusunnya sendiri," kata Nurhayati.

Dengan menolak kenaikan harga BBM, PKS seolah tidak mau bertanggung jawab dengan pasal yang ikut dibuatnya. Nurhayati menyebut PKS seperti mau lepas tangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika