REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP PKS, Nasir Djamil membantah kabar yang menyebut sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menolak kenaikan harga BBM bertentangan dengan keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS di Lembang, Bandung.
Menurut Nasir, sikap Fraksi PKS sudah sejalan dengan keputusan resmi partai. "Tidak ada pelanggaran keputusan Lembang. Sejak awal kami tolak kenaikan BBM dan konsisten mempertahankan," kata Nasir kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Selasa (18/6).
Nasir memastikan tidak ada satu pun intruksi petinggi partai yang dilanggar fraksi. Menurutnya pertemuan anggota DPTP tidak spesifik membahas sikap Fraksi PKS terhadap kenaikan harga BBM. Pertemuan hanya membicarakan kondisi terakhir PKS. "
Itu hanya pertemuan biasa yang membahas dinamika terakhir internal partai," ujarnya.
Kabar yang menyebut sikap Fraksi PKS bertentangan dengan instruksi DPTP disampaikan sendiri oleh anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring. Menurut Nasir pernyataan Tifatul wajar lantaran saat ini Tifatul berada dalam posisi sebagai menteri pembantu presiden.
Baginya apa yang disampaikan Tifatul hanya soal perbedaan pendapat. "Kami hormati pernyataan Tifatul. Dia bagian kabinet dan pembantu presiden. Tidak aneh kalau dia bilang begitu," katanya.
Sebelum Tifatul Sembiring menyatakan kepada wartawan PKS mendukung rencana pemerintah menaikan harga BBM. Dia beralasan menaikan harga BBM merupakan domain kewenangan pemerintah yang tidak perlu mendapat persetujuan DPR.