REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu pascakenaikan harga BBM sulit dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD) tahun 2013.
Hal itu menurut Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nur Syafriadi karena diperkirakan hanya bertambah sekitar Rp50 miliar.
"Tambahan anggaran pada APBDP sangat kecil sehingga sulit dialokasikan untuk kegiatan bantuan sosial. Bantuan untuk masyarakat kurang mampu, yang berbeda dengan bantuan langsung sementara dapat diberikan jika terdapat sisa anggaran," katanya yang dihubungi dari Tanjungpinang, Selasa (18/6).
Ia mengemukakan, pihak eksekutif hingga sekarang belum menyerahkan Ranperda APBDP 2013. Pembahasan anggaran perubahan diharapkan dilaksanakan paling lama puasa. "Kami berharap pembahasan anggaran perubahan dapat berlangsung cepat," ujarnya.
DPRD dan Pemerintah Kepri akan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kenaikan harga BBM. Pemerintah Kepri tentunya berupaya mencari solusi untuk mengurangi beban perekonomian masyarakat, terutama saat menghadapi puasa dan lebaran.
"Kami akan mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat agar dapat mengurangi beban masyarakat pascakenaikan harga BBM. Beban masyarakat itu sebenarnya sudah terasa saat isu kenaikan BBM mencuat, karena sebagian harga barang kebutuhan masyarakat naik," ujarnya.
Nur mengatakan, permasalahan yang juga harus diatasi pemerintah antara lain menjaga stabilitas perekonomian dan keamanan daerah. Pemerintah harus mengawasi persediaan dan pendistribusian BBM, jangan sampai terjadi penimbunan.
"Pemerintah harus bekerja sama dengan pihak kepolisian. Pemerintah harus menindak tegas pelaku penimbunan BBM," ungkapnya.
Selain itu, kata dia, pengawasan terhadap sembako juga harus diperketat. Dikhawatirkan ada pihak-pihak tertentu yang melakukan penimbunan sembako sehingga menyebabkan kelangkaan dan mahal. "Kami berharap ada tim khusus yang menangani permasalahan ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika