REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan pembangunan pariwisata di Pulau Dewata harus mampu mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
"Jika kita dalami, banyak terjadi kontradiksi di Bali akibat pengembangan sektor pariwisata. Di satu sisi sekelompok orang hidup bergemerincing dolar, tetapi tidak sedikit rakyat kita, jangankan mendapat dolar, suara gemerincingnya pun tidak terdengar," katanya saat menyampaikan sambutan pada pelantikan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Bali, di Denpasar, Selasa (18/6).
Ia mengemukakan tingkat kemiskinan di Bali berdasarkan hasil BPS pada 2012 sudah tinggal 3,9 persen, jauh menurun dibandingkan pada 2008 dengan tingkat kemiskinan 6,7 persen.
"Hanya saja saat ini lebih dari separuh desa-desa di Bali kemiskinannya di atas 20 persen dan sebanyak 82 desa dengan tingkat kemiskinan di atas 35 persen. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan dan saya harapkan turut menjadi beban pemikiran para pelaku pariwisata," ucapnya.
Pastika menguraikan adagium, 'Orang menjadi miskin itu mungkin karena dosa, tetapi orang yang membiarkan orang miskin lebih berdosa. Membuat orang menjadi miskin berdosa besar. Pemimpin membiarkan semua itu terjadi adalah dosa besar.'
Menurut dia, semua yang menjadi pemimpin di Bali, mulai dari gubernur, bupati/wali kota, pemimpin agama, tokoh masyarakat bahkan sampai kepala dusun harus bertanggung jawab sesuai dengan jenjangnya untuk mengentaskan kemiskinan.
"Rakyat menjadi menderita juga karena pariwisata. Harga barang menjadi mahal, sedangkan daya beli tidak begitu saja mengimbangi. Itulah dosa pemimpin dan pelaku pariwisata yang secara relatif membuat rakyat makin miskin," ujarnya.
Oleh sebab itu, kata dia, menjadi kewajiban semua pemangku kepentingan agar pembangunan pariwisata di Bali lebih merata.
"Tentu saja harus disesuaikan dengan kebijakan agar daerah-daerah yang selama ini tidak terjangkau atau sedikit sekali terjangkau pariwisata, diperkenalkan ke dunia, ke tingkat internasional yang sesuai keunikan atau kekhasan masing-masing tanpa mengubahnya menjadi seperti yang ada di Denpasar dan Badung," katanya.
Ia mengusulkan agar ada pengembangan destinasi yang berbeda supaya memberikan ketertarikan kepada wisatawan. "Kami harapkan ada sinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan optimal," ujar Pastika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika