REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak kebijakan pemerintah menaikah harga BBM bersubsidi membuat partai koalisi yang tergabung di Sekretariat Gabungan (Setgab) gerah. Setgab menunggu langkah tegas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap PKS.
"Posisi PKS kita serahkan kepada ketua koalisi (SBY)," kata Sekretaris Setgab, Amir Syamsuddin kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Selasa (18/6).
Amir yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat membantah bila partainya menjadi kunci penentu nasib PKS di koalisi. Sebab dalam konteks koalisi, kewenangan mendepak atau mempertahankan partai ada di tangan SBY.
"Kurang tepat kalau dikatakan Partai Demokrat. Tergantung ketua koalisi," ujarnya.
Amir bersyukur sikap membangkang PKS menolak kenaikan harga BBM tidak mempengaruhi rencana pemerintah mengajukan postur APBN baru di 2013. "Masalah revisi RAPBNP Alhamdulillah sudah disahkan semalam," katanya.
Seperti diketahui dalam sidang paripurna yang membahas persetujuan UU RAPBNP 2013 di DPR kemarin, Fraksi PKS mengambil sikap menolak. PKS beralasan dalam postur rancangan anggaran baru yang diajukan pemerintah itu terdapat pasal tentang kenaikan harga BBM.
"Fraksi PKS menolak karena kenaikan BBM akan menyengsarakan rakyat," ujar politisi PKS Fahri Hamzah saat membacakan sikap akhir fraksinya tadi malam.