REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan mengkritisi konstruksi berpikir para pendukung kenaikan harga BBM bersubsidi.
Menurut F PDI Perjuangan, argumentasi yang menyatakan mayoritas penikmat BBM bersubsidi adalah masyarakat kelas atas merupakan argumentasi yang keliru.
"Data BPS menyebut mayoritas pengguna BBM bersubsidi adalah pengguna sepeda motor roda dua," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima dalam sidang paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/6).
Aria menyebut, kebijakan mengurangi subsidi BBM sebagai kebijakan liberal yang bertentangan dengan amanat konstitusi. Menurutnya, UUD 1945 menyatakan bumi air dan segala kekayaan yang ada di dalamnya, termasuk BBM, digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
"BBM hak rakyat. Jangan dianggap sebagai beban," ujarnya. Sikap PDI Perjuangan menolak kenaikan harga BBM bukan tanpa alasan. Aria menyatakan PDI Perjuangan juga memberikan pikiran alternatif lewat postur anggaran APBN tandingan.
Menurutnya, postur anggaran APBN tandingan itu bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan APBN. "Tanpa harus menaikan BBM," katanya.
Aria berharap seluruh anggota DPR yang menghadiri sidang paripurna bisa benar-benar menggunakan amanat rakyat untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai sisa masa jabatan yang akan berakhir setahun lagi diwarnai keputusan yang bertentangan dengan harapan masyarakat.
"Sisa jabatan satu tahun ini sebaiknya diberikan untuk mendapatkan kebijakan yang populis (menolak kenaikan BBM)," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika