REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat membantah bila kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam bentuk bantuan langsung akan dipolitisasi untuk kepentingan Pemilu 2014. 

"Money politic untuk siapa? Partai Demokrat enggak akan ikut bagikan BLSM, biar kami tiarap dan tidur saja," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Menurut Sutan, tidak ada kaitan sama sekali antara pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Karena pembagian bantuan langsung itu dijadwalkan hanya berlangsung selama empat bulan. Artinya, tidak akan bertepatan dengan masa kampanye pemilu 2014.

Bila kemudian banyak pihak yang menyangsikan BLSM bebas dari kepentingan partai, Sutan mempersilakan rakyat yang menilai. Menurutnya, nanti bisa dilihat langsung parpol mana saja yang memanfaatkan bantuan yang direncanakan Rp 150 ribu tiap bulan bagi warga miskin itu.

"Kalau PKS katanya nolak, itu hanya basa-basi saja. BLSM itu kan basa buat mereka, basi nya mereka tetap tolak BBM naik," ujar Ketua Komisi VII DPR RI itu. 

Hingga saat ini, rapat paripurna di DPR masih berlangsung. Belum dicapai kesepakatan tentang RAPBN-Perubahan 2013. Beberapa fraksi seperti PKS, PDI-P, dan Hanura masih bersikeras menolak kenaikan BBM bersubsidi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika