REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Hanura di DPR menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Hanura berpandangan, defisit keuangan negara bukan karena meningkatnya biaya subsidi BBM, melainkan karena ketidakbecusan pemerintah mengelola keuangan negara.
"Fraksi Hanura berpandangan alasan pemerintah menaikan harga BBM demi mengurangi defisit keuangan negara tidak tepat," kata anggota Badan Anggaran DPR Fraksi Hanura, Nurdin Tampubolon saat membacakan pandangan mini fraksinya dalam sidang paripurna di kompleks parlemen Senayan, Senin (17/6).
Nurdin menyatakan, defisit keuangan negara terjadi lantaran pemerintah gagal meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan sumber-sumber penerimaan lain. Sebaliknya, penerimaan negara justru menurun lantaran kelemahan pemerintah.
Hanura mengingatkan pemerintah untuk tidak membebankan kesalahan kepada rakyat. "Fraksi Hanura menolak kenaikan BBM karena bertolak belakang dengan tujuan memakmurkan rakyat," ujarnya.
Hanura menolak argumentasi pemerintah yang menyebut harga BBM di Indonesia merupakan salah satu yang termurah di dunia. Nurdin menjelaskan, mahal dan murahnya harga BBM mesti dibandingkan dengan daya beli masyarakat di Indonesia. "Masyarakat harus mengeluarkan uang yang banyak dari pendapatan rata-rata untuk membeli BBM," tutur Nurdin.
Penyelamatan defisit keuangan negara, kata Nurdin, bisa dilakukan tanpa menaikan harga BBM bersubsidi. Hanura berpendapat, pemerintah sebaiknya melakukan upaya optimalisasi pendapatan negara sekaligus meningkatkan efisiensi pengeluaran dan meningkatkan produksi. "Perlu dicatat kenaikan harga BBM dapat meningkatkan inflasi tahunan mencapai 7,76 persen," imbuh Nurdin mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
